Mengapa SBY Kerap Lamban Ambil Keputusan?

DENPASAR– Beragam kepentingan yang mengelilingi kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikannya tersandera politik akomodasi sehingga memunculkan kesan lamban dalam mengambil keputusan dan merespons persoalan. Desakan dari berbagai pihak kerapkali membuat Presiden SBY harus turun tangan membantu menyelesaikan persoalan, seperti yang terjadi di saat konflik KPK versus Polri.

Demikian diungkapkan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi A Bakir Ihsan saat mengungkap sisi lain kepemimpinan SBY dalam bedah buku Politik Tak Hanya Kekuasaan, Sisi Lain Kepemimpinan Presiden SBY, di Denpasar, Rabu (31/10/2012).

Dalam kasus KPK versus Polri, kata Ikhsan, sebenarnya SBY tidak mau mencampuri urusan dua lembaga negara itu. Pasalnya, dia ingin agar birokrasi atau lembaga negara bisa menjalankan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. “Tetapi ya itu tadi, karena desakan agar Pak SBY membantu menyelesaikan konflik karena kemudian dua lembaga negara itu posisinya saling berhadapan seperti itu, terpaksa Pak SBY turun,” kata Ihsan.

Padahal, SBY sejatinya menginginkan dua lembaga dan kejaksaan itu bisa saling sinergi saling bergandengan tangan, bukan berhadap-hadapan seperti itu. “Yang terjadi kemudian antar lembaga negara berhadapan karena adanya ego sektoral dan kekuasaan yang tidak jelas itu,” tegasnya.

Akhirnya, kata Ihsan, aspek kekuasaannya lebih mengemuka dibanding misi yang harus diselesaikan dalam perkara korupsi. “Itu yang memunculkan kesan, SBY lamban, karena ingin mepertimbangkan banyak aspek karena beragam kepentingan,” imbuh Ihsan.

Dikatakan Ihsan, Ibarat menata rumah yang berisi ikan-ikan kecil, tentu saja harus berhati-hati agar ikannya tidak terluka atau mati. Dalam kepemimpinananya selama ini, sejatinya SBY ingin agar tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Sistem presidensial cenderung sial, karena dikendalikan perlementer.

Sehingga, siapapun presidennya, kata Ihsan akan terkungkung oleh tarik menarik kepentingan parpol.  Meski begitu Ihsan menepis jika dikatakan SBY gagal mengelola lembaga pemerintah karena hingga kini koordinasi antarlembaga merupakan agenda utama yang terus menjadi perhatian SBY.

“Dalam berbagai kesempatan, SBY selalu minta dikritik jika ada yang kurang dengan memberikan solusi. Kalau ada prestasi, kabarkan. Program memang masih banyak celah yang harus diperbaiki,’ katanya.

Aspek koordinasi, kata dia, merupakan agenda yang terus menjadi perhatian SBY. Selama ini masih ada backing politik dan ego sektoral antarlembaga.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Nyoman Subanda yang hadir dalam peluncuran buku itu, menilai Presiden SBY lebih banyak menonjolkan politik akomodasi dan harmonisasi. “Dia berusaha memecahkan masalah dengan tidak tergesa-gesa sehingga cenderung lambat. Harmoni dia berharap bisa menguntungkan semua pihak dalam mengambil keputusan.

Hanya saja diakuinya, karena sistem adopsi hal-hal kecil seperti faktor kedaerahan dan lainnya, malah kemudian menjadi bumerang bagi SBY seperti tercermin dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kemudian dikorbankan adalah profesionalitas. Hampir sebagian besar menteri  akhirnya tidak mumpuni di bidangnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s